STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM & SOSIAL

 

Dasar  Hukum

Undang – Undang Republik Indonesia No. 24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan  Bencana. Permensos Republik Indonesia No.  82 / HUK / 2006  Tentang Taruna Siaga Bencana. Permensos Republik Indonesia No. 01 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana. Permensos Republik Indonesia   20  Tahun 2012  Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat. Pereturan Bupati   No.  9  Tahun  2023  Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan  Penatausahaan Pelaporan, dan Pertanggung jawaban, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju  No. 188.45 / 12 / KPTS / I / 2023  Tentang Standar Operasi Procedure ( SOP ) Pendelegasian Wewenang Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

 

Persyaratan Pelayanan

Laporan Kejadiaan Korban Bencana  dari Desa / Lurah  mengetahui  Kecamatan .Melampirkan   : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Foto Copy Kartu Keluarga Foto Kejadian

 

Waktu Penyelesaian

Tergantung Jarak dan Cepatnya Laporan Kami Terima

Biaya Pelayanan

Gratis Tidak di Pungut Biaya

Prosedur Pelayanan

Masyarakat  Mengajukan Permohonan Bantuan atau Laporan Kejadian Bencana Memverifikasi Laporan Bencana Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah setempat sekaligus Assesment ke lokasi bencana. Menyiapkan Bantuan Logistik berdasarkan hasil Assesment . Melakukan Penyerahan Bantuan kepada Korban Bencana Alam atau Korban Bencana Sosial Membuat laporan Penyaluran Bantuan Logistik Bencana.

 

Produk  Pelayanan

Bantuan Logistik  Bencana

 

Sarana, Prasarana dan Fasilitas

Sarana :          Meja, Kursi, Alat Tulis Kantor, Almari, Komputer, Printer, Kamera, Lemari Arsip, Mobil Rescue.          Prasarana : Instalasi Listrik, Air, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Ruang Pengaduan, Ruang Penyimpanan Arsip/ Dokumentasi, Gudang Logistik, Ruang Tunngu Tamu, Halaman Parkir.

 

Kompentensi  Pelayanan

Petugas pelaksana kegiatan pelayanan merupakan Orang-Orang yang memiliki kompentesi  dibidangnya sesuai dengan latar belakang pendidikan yang bersangkutan.

 

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal di lakukan oleh kepala Bidang dan Kepela Dinas.

 

Penanganan  Pengaduan, Sarana dan Masukan

Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Masyarakat Pemerintah setempat

 

Jumlah  Pelaksana

Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial beserta staf dan seluruh Anggota Tagana.